daily My Simple Life

Kapan Tren Menjerat Si Kecil Usai?

Kapan tren menjerat si kecil usai? Kasus nenek Asyani dan kakek Harso pada awal tahun 2015 mengingatkan kembali bahwa hukum di negeri ini bak bambu runcing, runcing ke bawah dan tumpul ke atas.

Jauh sebelum kasus kedua lansia itu, pada 2009 juga terjadi kasus nenek Minah yang di bawa ke ranah hukum setelah dianggap mencuri tiga buah kakao milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Kemudian, pada 2011, adapula kasus pelajar yang dituduh mencuri sandal anggota Polisi di Palu hingga sempat di bawa ke persidangan. Serta kasus nenek pencuri singkong, keluarga pencuri kapas seharga Rp6000, dan pasutri pencuri pisang. Kasus semacam ini memang menggugah rasa kemanusiaan. Wajar bila menarik minat media untuk meliput.

Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan pengaduan atas indikasi terjadinya tindak pidana. Hanya saja, pelaporan kasus-kasus tindak pidana seperti kasus nenek Asyani akan terlihat berlebihan ketika terdapat kasus indikasi tindak pidana yang sama namun dengan nominal kerugian atau dampak yang lebih besar justru tak tersentuh. Jika dibandingkan, penindakan terhadap nenek Asyani memperlihatkan ketidakadilan dalam hukum. Misal saja dibanding kasus ilegal loging yang marak terjadi, kerugian dari pencurian kayu nenek Asyani bukan apa-apa.

Nenek Asyani dituduh mencuri 38 papan kayu jati dari lahan Perhutani. Ia kemudian didakwa Pasal 12 huruf D “juncto” Pasal 83 ayat (1) huruf A UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman hukuman  5 tahun penjara.  Maka, sejak 15 Desember 2014 Nenek Asyani dipenjara. Kemudian permohonan penangguhan penahanan Nenek Asyani diterima pada Senin, 16 Maret 2015.

Perhutani membela diri bahwa pihaknya melaporkan tindak pencurian Nenek Asyani sebab mereka taat hukum. Dalam pasal 104 UU No. 18 tahun 2013 disebutkan setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran perbuatan pembalakan liar, tapi tidak menindaklanjutinya akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 15 tahun serta dengan denda paling sedikit Rp1 miliar.

Selama lima tahun terakhir, Perhutani mengaku rugi Rp 144 miliar. Sementara pencurian Nenek Asyani bernominal Rp 5 juta. Sehingga Nenek Asyani bisa merugikan negara sekitar 0,0034 % (bahkan di bawah 1%) dari seluruh kerugian yang dirasakan Perhutani. Pertanyaannya, bagaimana dengan sisa 99,996 % lagi? Apakah Perhutani sudah melaporkan tindak pencurian ini? Bila sudah, ada baiknya Perhutani mengungkapkan pada media agar masyarakat tak suudzon lagi. Bila belum, mungkinkah Perhutani tutup mata atau bisa jadi main mata terhadap kasus pembalakan liar yang dilakukan oleh pelaku kelas kakap? Ada baiknya Perhutani bercermin diri.

Erwin D. Kristianto dari bagian Analisa Hukum dan Kebijakan dari Organisasi Non Profit Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa) dalam sebuah wawancara dengan media CNN Indonesia mengatakan bahwa pasal yang didakwakan terhadap Nenek Asyani salah sasar. Menurut Erwin pasal itu dibuat dengan semangat menjerat perusahaan besar dan bukan masyarakat lokal.

Ditambahkan oleh Andi Muttaqien dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) masih dalam berita yang sama, akibat UU yang salah sasar tadi, tak ada satupun korporasi nakal terjerat dalam tahun 2014, malah 22 warga lokal dipenjara atas tuduhan pencurian kayu.

Social justice sudah hilang.  Dalam Pasal 33 UUD 1945 berbunyi bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bila memang niat pencuri kayu hanya berujung usaha mencari makan, bukan memakmurkan brangkas, seharusnya penegak hukum bisa mempayungi mereka dengan keadilan sosial.

Bukan berarti setuju pada tindak pencurian. Tindak pencurian harus tetap dilaporkan. Tetapi coba kita lihat hilirnya, pengawasan yang lemahlah yang mengakibatkan hal ini terjadi. Coba saja setiap ada pencurian Perhutani dan polisi hutan berhasil mengetahui tindakan itu dan langsung memburu pelaku., kejadian janggal seperti perbedaan kayu yang dibawa dalam peradilan dalam kasus nenek Asyani tak kan terjadi. Perhutani dan Polisi bisa dengan tegas memberikan alasan penangkapan, lebih jelas dan dapat dipercaya masyarakat.

Marilah membuka mata dan pikiran. Mengintip kesalahan kecil dan sibuk karenanya tak kan memicu usai masalah. Lihatlah yang besar sembari mengawasi yang kecil lebih efektif kiranya dalam memputus rantai pencurian yang berujung kerugian negara. Akhirnya semoga tak terulang kisah lansia berjibaku dengan hukum pidana.

***

Tulisan dibuat tahun 2015, sebagai tugas dari suatu matakuliah saat saya kuliah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.